Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Di saat pemerintah tengah gencar melakukan pencegahan pandemi Covid-19 melalui program PPKM Level 4, di sisi lain pemerintah juga kembali memberikan izin kepada 34 warga negara asing (WNA) asal China untuk masuk ke wilayah Indonesia.
Kebijakan untuk menerima 34 WNA asal China yang dinilai sangat berlawanan dengan upaya pemerintah untuk menekan laju Covid-19 itu lantas menuai kecaman dari sejumlah pihak.
Polemik 34 WNA asal China yang telah mendarat di Bandara Soekarno Hatta itu lantas mendapatkan kritikan tajam dari
Ketua Dokter Indonesia Bersatu, dokter Eva Sri Diana Chaniago.
Hal ini disampaikan oleh dokter Eva melalui cuitan akun Twitter pribadinya @__Sridiana_3va pada Minggu, 8 Agustus 2021.
Dokter eva mengatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari tenaga kesehatan menjerit lantaran khawatir akan masuknya virus baru lagi akibat dari pemerintah yang masih memperbolehkan warga negara asing masuk ke Indonesia.
"Di sini aku sebagai nakes menjerit. Virus baru lagi," ujar dokter Eva, seperti dikutip Seputartangsel.com dari cuitan.
Sementara itu, kedatangan 34 WNI asal China itu telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan kode penerbangan pesawat Citilink QG8815 pada Sabtu, 7 Agustus 2021.
Baca Juga: Siti Fadilah Supari: Penanganan Covid-19 di Indonesia Harus Dimulai dari Identifikasi Masalah
Dikutip dari Antara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memberikan klarifikasi bahwa 34 WNA asal China itu telah mengantongi dokumen Izin Tinggal Terbatas (Itas).
Selain itu, menurut Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara, puluhan WNA asal negeri tirai bambu itu telah memenuhi aturan Satgas Penanganan Covid-19.
"Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soekarno-Hatta, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia," ujar Arya.
Baca Juga: Ahok Diisukan Ajak Orang China Tinggal di Indonesia, Simak Faktanya
Adapun kedatangan 34 WNA asal China itu telah sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor 27 Tahun 2021. ***
