Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Baru-baru ini, Komite Warisan Dunia UNESCO mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan segala proyek yang ada di Taman Nasional Komodo.
Komite Warisan Dunia UNESCO menyebut pembangunan proyek di Taman Nasional Komodo berpotensi mengancam kelestarian di lingkungan tersebut.
Desakan UNESCO itu mendapat sorotan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: Ragukan Sumbangan Rp2 T Akidi Tio, Susi Pudjiastuti: Jika Tidak Benar Ada Klarifikasi Keluarga dan Kapolda
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Susi Pudjiastuti meminta pemerintah untuk bijak dalam mengambil keputusan dan tidak selalu belajar dari kesalahan.
"Sudah saatnya kita belajar jangan selalu dari kesalahan. Dibangun/dirusak terus beberapa tahun dibongkar," ujar Susi, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @susipudjiastuti, Selasa, 3 Agustus 2021.
Susi menyarankan agar pemerintah melakukan penelitian, membaca, dan mengobservasi setiap pembangunan yang dilakukan.
Baca Juga: Indonesia Terakhir Keluar dari Pandemi Covid-19, Susi Pudjiastuti Doakan Rakyat dan Pemimpin
Menurut Susi, bingkai pembangunan nasional harus mementingkan keberlanjutan sumber daya alam.
"Tapi coba riset, baca & jalan2 keliling (yg pasti ini sudah dilakukan) mereka semua menuju Back to its Nature, sustainability of Nature resources adalah frame development," kata Susi.
Dia meyakini setiap wisatawan yang datang ke Taman Nasional Komodo tidak ingin melihat komodo yang dikelilingi oleh proyek pembangunan pemerintah tersebut.
Menurut Susi, jika hal itu tetap dilakukan, maka Taman Nasional Komodo menjadi tidak ada bedanya dengan Kebun Binatang Ragunan.
"Saya punya keyakinan turis2 nanti yg datang bukan ingin melihat komodo yg ditaruh ditengah tengah labirin beton terus kita tonton. Nanti apa bedanya dengan Bonbin Ragunan?" ucapnya.
Susi juga mengingatkan agar pemerintah segera sadar untuk mengikuti desakan dari Komite Warisan Dunia UNESCO agar Indonesia tidak ditertawakan dunia karena pembangunan proyek di Taman Nasional Komodo.
"Sadar yok sebelum kita ditertawakan dunia," pungkasnya.
Sebagai informasi, UNESCO juga meminta pemerintah untuk mengajukan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang nantinya akan dinilai oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).***
