Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani meminta pemerintah memperbaiki komunikasi publiknya soal pandemi Covid-19, terutama tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Seperti diketahui, kerap terjadi kontraproduktif antara pejabat pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan. Terbaru, perihal perpanjangan PPKM Darurat dan darurat meliter yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Penyataan Muhadjir Effendy itu pun lantas harus diklarifikasi oleh Menko yang lain seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Mahfud MD.
Oleh sebab itu, Puan Maharani meminta kepada pemerintah pusat agar memperbaiki komunikasi publiknya, termasuk soal siapa pemegang komando dalam keputusan pemerintah.
“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, dilihat Rabu 21 Juli 2021.
“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” imbuhnya.
Baca Juga: Jokowi Resmi Perpanjang PPKM Darurat, Dokter Tirta: Masih Bisa Bertahan sampai 25 Juli Kawan?
Mantan Menko PMK ini juga menilai pernyataan yang kontraproduktif dari pemerintah ini memperkeruh situasi media sosial, pasalnya dibuat riuh dengan pernyataan tersebut.
“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman (isolasi mandiri), yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujarnya.
