Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria adalah politisi Partai Gerindra.
Namun, rekan satu partainya justru mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Desakan itu disampaikan Ketua DPC sekaligus Kabid Humas Advokasi & Hukum Partai Gerindra Ali Lubis.
Baca Juga: Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria Disambangi Dua Petinggi Gerindra di Balai Kota, Ada Apa?
Ali beralasan, Anies telah salah langkah karena meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi dalam penanganan kasus Covid-19 khususnya wilayah DKI Jakarta.
Menurut Ali, tindakan yang diambil oleh Anies tersebut menunjukan ketidakamampuan dalam menangani kasus pandemi Covid-19 yang melonjak tinggi dan termasuk dalam zona merah.
“Jika sudah tak sanggup, sebaiknya mundur saja dari jabatan Gubernur. Simple kan,” tulis Ali melalui unggahan di akun Twitter pribadinya pada Jumat, 22 Januari 2021.
Baca Juga: India Bakal Blokir 59 Aplikasi China Selamanya, Termasuk TikTok
Baca Juga: Viral, PDIP Bali Rayakan Ulang Tahun Pertontonkan Pelanggaran Prokes Covid-19
Tulisan Ali tersebut sontak mendapat komentar tajam dari netizen, salah satunya dari akun @CaesarDcandra.
“Lawyer dan politikus harusnya anda tau kalo pemda DKI gak bisa memerintah/meminta pemda lain, itu wewenang pempus. Gunakan kecerdasan dan akal sehatmu kalo gerindra masih pengen hidup,” tulis akun @CaesarDcandra.
Ali mengaku tidak setuju dengan alasan Anies yang meminta pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan pandemi Covid-19 di ibu kota agar ada peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit.
Baca Juga: Dianggap Mengancam Privasi, Jutaan Pengguna Tinggalkan WhatsApp
Selain itu, Ali juga mengkritik kebijakan Anies Baswedan dalam menangani pandemi Covid-19, di antaranya mengeluarkan beberapa Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah, namun tak kunjung meredam penyebaran virus Covid-19 yang terus melonjak.
Ali berharap penanganan penanggulangan situasi pandemi Covid-19 yang kian melonjak di Jakarta akan lebih baik di bawah koordinasi pemerintah pusat.***
