SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu ikut menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dibacakan 16 Agustus 2022.
Bagian yang disoroti oleh Said Didu dalam Pidato Kenegaraan Presiden adalah permintaan untuk tidak ada lagi politik identitas di pesta demokrasi Pemilu 2024 yang akan datang.
Politik identitas dapat membuat masyarakat terpolarisasi atau terpecah belah.
"Saya ingatkan, jangan lagi ada politik identitas, politik agama, dan polarisasi sosial," tegas Presiden dalam Pidato Kenegaraan yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube DPR RI, Selasa 16 Agustus 2022.
Menurut Said Didu, maksud pernyataan tidak lagi menggunakan politik identitas ditujukan kepada orang lain.
"Maksudnya orang lain ga boleh melakukan," ujar Said Didu sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @msaid_didu, Kamis 18 Agustus 2022.
Netizen pun sebagai besar setuju dengan Said Didu. Politik identitas hanya berlaku bagi orang-orang yang berseberangan.
"Khusus mereka aja, kalau kampanye berpeci, bersorban, berjilbab, bikin baliho sama tampilannya, kalo yg berseberangan langsung dicap politik identitas, ya ya ya, sesenangnya merekalah," ucap @Steven_Segel.
"Biar klompok mereka dan mereka saja yang memonopoli politik identitas," kata @TarunaAdjie1.
Namun, menurut salah seorang netizen, identitas perlu hingga orang bisa tahu keadaan dan profil orang.
"Identitas itu perlu krn kita bisa tau keadaan atau profile orang itu, jgn seperti membeli.. dlm karung," tandas @syarchan2.***