SEPUTARTANGSEL.COM - Aktivis Dandhy Laksono sentil rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dibubarkannya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
Melalui akun media sosial pribadinya, Dandhy Laksono mengatakan, rezim Jokowi kerap kali mengeluhkan birokrasi.
Bahkan menurut Dandhy Laksono, keluhan itu mendorong rezim Jokowi menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law.
Sayangnya, Dandhy Laksono menilai lembaga yang sudah baik justru disulap menjadi barisan birokrat. Di antaranya yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Eijkman.
"Rezim oligarki Jokowi siang malam mengeluh soal birokrasi sampai bikin Omnibus Law, tapi lembaga yang sudah baik justru disulap jadi barisan birokrat seperti KPK dan Eijkman," kata Dandhy Laksono, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Dandhy_Laksono pada Senin, 3 Januari 2022.
Dandhy Laksono menuturkan, birokrasi akan dianggap masalah apabila merugikan para investor, bukan dinilai dari manfaatnya bagi publik.
"Birokrasi dia anggap masalah jika merugikan investor. Bukan manfaat tidaknya bagi publik secara luas," tegasnya.
Baca Juga: Komentari Pembubaran Lembaga Eijkman, Rizal Ramli: Kok Dibubarkan Politisi yang Modal Kuasa Doang?
Sebagai informasi, Lembaga Biologi Molekuer Eijkman telah resmi dibubarkan pada Sabtu, 1 Januari 2022 lalu.
Kini, Eijkman diambil alih Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sayangnya, nasib 130 saintis dan staf pendukung harus berakhir dengan kehilangan pekerjaan mereka usai lembaga tersebut dibubarkan.***