SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca soroti rencana pemerintah Presiden Jokowi menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90) tahun depan.
Rencana kebijakan pemerintah Jokowi ini banyak dikhawatirkan akan memaksa masyarakat untuk beralih ke BBM jenis Pertamax (RON 92) yang lebih mahal.
Melalui akun Twitter pribadinya, Cipta Panca membandingkan kebijakan terkait BBM pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Baca Juga: Operasi Kanker Prostat Lancar, SBY Berterima Kasih kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin
Cipta Panca mengatakan, pada era pemerintahan SBY, kenaikkan BBM dikonsultasikan dengan DPR.
"Era SBY kalau menaikkan BBM dikonsultasikan dengan DPR," kata Cipta Panca, dikutip SeputarTangel.Com dari akun Twitter @panca66 pada Kamis, 30 Desember 2021.
Menurut Cipta Panca, peran DPR saat ini tak lebih dari sekadar stempel pemerintah.
Ia bahkan menyindir aksi Ketua DPR Puan Maharani yang mematikan mikrofon peserta sidang beberapa waktu lalu.
Baca Juga: AHY Kabarkan Kondisi Terkini SBY di Amerika Serikat Usai Menjalani Operasi Prostat
"Kalau sekarang DPR cuma jadi stempel pemerintah aja. Ada yang protes mic dimatikan. Iya nga sih?" ujarnya.
Cuitan Cipta Panca itu pun mendapat beragam tanggapan dari netizen. Sebagian besar justru sependapat dengan pernyataan tersebut.
"DPR sekarang bukan semakin greget bela rakyat tapi ya udahlah sudah jadi sekolam.
Kita gak tau mana legislatif mana yudikatif.
Fungsi DPR sebagai pengawasan jadi mlempem," tulis akun @RachmatBawono.
"Krn DPR skrng udah dikuasai pro pemerintah jadinya mingkem dan manut aja
Yang oposisi cuma Demokrat sm PKS," komentar akun @Fitri_Greens.
"Skrng bbm ga naik sih, cuma yg murah dihilangkan, ditukar yg mahal..," cuit akun @Imam_Stark.***