Pemerintah Cari Tambahan Utang LN di Tengah Pandemi, Christ Wamea: Prestasi Jokowi Paling Menonjol

SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan mencari tambahan utang luar negeri sebesar Rp515,5 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, angka itu dipatok lebih rendah dari rencana dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.

Kebijakan mencari tambahan utang luar negeri di masa pandemi itu dikritisi tokoh Papua, Christ Wamea.

Baca Juga: Presiden Jokowi Dikabarkan Gunakan Uang Hasil Utang dari China untuk Biayai Kampanye Pilpres, Cek Faktanya

Christ Wamea menyebut bahwa rencana utang tersebut adalah prestasi Presiden Jokowi yang paling menonjol.

"Prestasi Jokowi yang paling menonjol adalah terus ngutang di tengah pandemi," tulis Christ Wamea, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @PutraWadapi pada, Senin, 2 Agustus 2021.

Sebelumnya diberitakan, rencana mencari tambahan utang luar negeri itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 12 Juli 2021 lalu.

"Kita hanya realisasi utang tahun ini Rp958,1 triliun, lebih rendah Rp218,9 triliun dari Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: China Dikabarkan Berencana Kuasai Indonesia Lewat Utang, Cek Faktanya

Tercatat pembiayaan utang dipatok sebesar Rp1.117 triliun dalam APBN 2021.

Sepanjang semester I 2021, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp443 triliun atau sekitar 37,6 persen dari rencana awal di APBN.

Sedangkan sepanjang semester II 2021, realisasi utang ini ditarget mencapai Rp515,1 triliun atau sekitar 43,8 persen dari rencana awal di APBN.

"Ini bagus karena kita berarti bisa mengurangi kenaikan utang yang tadinya harus Rp1.177 triliun, kini turun 18,6 persen," ujar Sri Mulyani.

Pembiayaan utang yang dipatok sesuai APBN 2021 adalah sebesar Rp1.177 trilun, akan turun 18,6 persen menjadi Rp958.1 triliun atau lebih rendah Rp218.9 triliun.

Selain itu, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementrian PPN/Pappenad Leonard Tampubolon menjelaskan rasio utang pemerintah pada situasi pandemi saat ini mencapai 34.9 persen per akhir 2020.

Baca Juga: CEK FAKTA: China Dikabarkan Akan Datang ke Indonesia untuk Minta Pulau Kalimantan sebagai Jaminan Utang

"Secara proporsi utang itu mayoritas rupiah 66,5 persen di tahun 2020 sehingga risiko utang terhadap fluktuasi nilai tukar itu bisa kita jaga," ucap Leonard dalam webinar bersama PPPI dan Bappenas pada, Kamis, 29 Juli 2021.

Leonard mengungkapkan, angka tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain.

Menurut data Bappenas, rasio utang Korea Selatan mencapai 42.6 persen, Turki 39.5 persen, Filipina 53.5 persen, dan Vietnam 46.7 persen. Angka 34.9 persen yang kita miliki, tentu berada cukup rendah dibandingkan negara negara tersebut.***