SEPUTARTANGSEL.COM - Beredarnya isu reshuffle yang disebut akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menarik perhatian banyak pihak.
Salah satu tokoh politik yang ikut menanggapi atas isu reshuffle tersebut adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu menyampaikan tanggapannya melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Rabu, 21 April 2021.
Baca Juga: Sule dengan Nathalie Holscher Akan Bercerai? Oma Hetty: Arahnya Nanti Kesana
Dalam pernyataannya, Mardani mengingatkan Jokowi apabila serius akan melakukan reshuffle untuk tidak mencampurkan kepentingan rakyat dengan unsur politik dagang sapi.
"Bismillah, satu pekan terakhir isu reshuffle kabinet kerja ramai di publik. Dalam beberapa kesempatan saya mengingatkan, jangan ada politik dagang sapi," cuit Mardani seperti dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter pribadinya.
Dia menilai Jokowi harus dengan jeli memperhatikan sosok pengganti yang akan mengisi jabatan di kursi kementeriannya.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Helmy Yahya Bakal Geser Posisi Jhonny G Plate?
Baca Juga: Posisinya Terancam?, Nadiem Makarim Langsung Temui Megawati, Netizen: Dijamin Lolos dari Reshuffle
Adapun menurut Mardani, sosok yang harus dimiliki pengganti tersebut adalah yang mempunyai komitmen, integritas, moralitas dan intelektualitas.
"Sosok yang memiliki komitmen, integritas, moralitas & intelektualitas diperlukan. Ini harus jadi perhatian pak @jokowi," tutur Mardani.
Mardani Ali Sera juga menyerukan Jokowi agar keputusan resuffle pada jajaran kementeriannya untuk tidak dijadikan ajang demi mengatur ulang peta politik semata.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Pecat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi? Begini Faktanya
"Jangan sampai reshuffle ini jd ajang mengatur ulang peta politik semata," cuit Mardani.
Sebelumnya seperti yang telah diketahui, bahwa jarak waktu reshuffle yang dilakukan Jokowi sudah memasuki rentang 4 bulan, tepatnya sejak Desember 2020 lalu.
Dia berharap keputusan Jokowi untuk kembali melakukan reshuffle itu menjadi bentuk keseriusan pemerintah untuk kepentingan publik.
"Bila reshuffle benar terjadi, maka momen reshuffle ini terhitung hanya berjarak 4 bulan dari reshuffle lalu (Des ’20). Semoga dinamika itu menjadi pertanda keseriusan pemerintah dalam mengatur urusan publik," kata Mardani.
Selain itu, Mardani juga mengatakan bahwa Presiden perlu mendengarkan beragam saran dan masukan dari berbagai pihak agar dapat mengevaluasi kinerja dari para menterinya.
Termasuk, masukan dari publik yang tidak ingin para menteri yang telah memiliki tekad dan bekerja keras dalam mengemban tugasnya digantikan.
Baca Juga: Tak Lagi Menjabat Wali Kota Tangsel, Airin: Alhamdulillah, Selesai
"Evaluasi harus mendengar dari berbagai pihak, publik tak ingin menteri yang diganti kelak adalah mereka yang sebenarnya sudah membangun fondasi kokoh. Mungkin yang bersangkutan tidak popular,tetapi sebenarnya sudah bekerja sangat keras," tulis Mardani.
Selanjutnya, Mardani mengatakan meski presiden memiliki hak prerogatif atas reshuffle tersebut, dia menaruh harapan agar Jokowi dapat melakukan evaluasi tersebut secara adil dan tetap perlu diperhitungkan dengan tepat.
"Evaluasi hrs dilakukan dengan adil dan berbasis data yang akurat. Memang reshuffle hak prerogatif presiden, tp tetap perlu penuh perhitungan dengan melihat efektifitas pemerintahan," tulis Mardani Ali Sera.***