Raksasa Farmasi dan Pemerintah Diminta Transparan Soal Pembiayaan Vaksin Covid-19

- 30 Oktober 2020, 07:15 WIB
Pengujian sampel vaksin Covid-19 nonaktif di sebuah laboratorium milik Sinovac Biotech Ltd.
Pengujian sampel vaksin Covid-19 nonaktif di sebuah laboratorium milik Sinovac Biotech Ltd. /Foto: - ANTARA / Xinhua/

Baca Juga: Ada Gelagat Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Akan Dibuka, Awas Penerima Gelombang 10 Dicabut

Karena hal ini penting bagi publik untuk menilai besaran harga yang ditetapkan.

"Tidak ada ruang untuk rahasia selama pandemi dan pengalaman masa lalu memberi tahu kami bahwa kami tidak dapat mengambil kata-kata farma tanpa data untuk mendukung klaim mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

Sanofi dan GSK tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Baca Juga: Selebrasi Striker Lazio Ini Sindir Akurasi Hasil Swab Test Covid-19

Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Ada Tanda-tanda Akan Dibuka, Yuk Siap-siap!

Lebih dari setengah volume dosis yang diharapkan dari vaksin kandidat terkemuka telah dibeli 13 persen dunia. Terutama negara-negara berpenghasilan tinggi.

Human Rights Watch, dalam laporan terpisah, mengatakan pemerintah yang mendanai vaksin dengan uang publik harus transparan tentang syarat dan ketentuan yang terlampir.

Kelompok yang berbasis di New York itu mendesak negara-negara untuk mendukung proposal India dan Afrika Selatan untuk menerapkan beberapa aspek aturan kekayaan intelektual pada paten untuk membolehkan manufaktur skala besar dan keterjangkauan.

Baca Juga: Elektabilitas Capres Ganjar Pranowo Tertinggi, PDIP: Belum Mikir Pilpres 2024

Halaman:

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Terkait

Terkini

x