Network
“Masyarakat adat Papua Barat terus mengalami pelanggaran HAM,” katanya.
Dia melanjutkan, “Tahun lalu para pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik dengan hormat meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisioner Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi provinsi Papua Barat. Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan dalam hal ini.”
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
"Oleh karena itu, saya meminta pemerintah Indonesia untuk mengindahkan seruan sebelumnya dari para pemimpin Pasifik."
Seorang diplomat muda dari perwakilan tetap Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu, menggunakan hak jawab negaranya.
Dia menuduh Vanuatu gagal untuk menghormati prinsip piagam PBB tentang tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Baca Juga: Ini 10 Besar Pilkada yang Paling Banyak Disorot Media, Tangsel Termasuk
"Jadi, sampai Anda melakukannya, simpanlah khotbah itu untuk diri Anda sendiri," katanya.
"Sangat memalukan bahwa negara satu-satunya ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur dirinya sendiri. Anda bukanlah perwakilan rakyat Papua, dan berhentilah berfantasi menjadi satu."
Dia mencontohkan Vanuatu tidak seperti Indonesia. Vanuatu belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
