Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Organisasi informal Quad yang terdiri dari empat negara, Jepang, Amerika Serikat (AS), India, dan Australia baru-baru ini berencana meluncurkan pengawasan maritim bersama.
Quad sebelumnya berjanji memberikan manfaat nyata bagi negara-negara di kawasan Indo pasifik dengan pengawasan maritim.
Pengawasan maritim yang disebut sebagai Kemitraan Pasifik untuk Kesadaran Domainn Maritim (IPMDA) itu, rencananya akan membantu Kepulauan Pasifik dan negara-negara di Asia Tenggara dan Samudera Hindia untuk melacak illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal dan kegiatan terlarang lainnya.
Quad tidak menyebut ditujukan kepada siapa rencana pengawasan maritim. Namun banyak yang menilai hal itu merupakan upaya melawan China.
Prakarsa Quad dinilai bertujuan untuk mengatasi keluhan lama dari negara-negara di kawasan Indo pasifik tentang penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal China di zona eksklusif mereka.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi perambahan kapal-kapal militer maritim China di perairan yang disengketakan, Laut Cina Selatan.
Quad tidak merinci langkah yang mereka lakukan untuk mengawasi maritim. Namun, diperkirakan keempat negara berencana untuk mendanai layanan pelacakan satelit secara gratis.
Nantinya, dengan hanya memantau frekuensi radio dan sinyal radar, sebuah negara dapat melacak kapal yang masuk wilayahnya meski sudah mencoba menghindari deteksi.
Mitra Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di AS, Greg Poling menilai rencana Quad ambisus, tetapi sangat membantu.
"Upaya ini secara serius dapat menurunkan biaya dan meningkatkan kemampuan pemantauan penangkapan ikan ilegal dan perilaku maritim China," kata Greg Poling dilansir SeputarTangsel.Com dari Al Jazeera, Sabtu 28 Mei 2022.
China diketahui memang mempunyaii 3.000 kapal dan merupakan armada terbesar di dunia.
Baca Juga: Departemen Kehakiman AS Tuduh Taipan Kasino Sebagai Agen China
Disubsidi besar-besaran oleh pemerintahnya, armada China menduduki peringkat terburuk di Global Illegal Fishing Index. Sebuah lembaga yang melacak penangkapan ikan ilegal, tidak sah, dan tidak diatur di seluruh dunia.
Kapal-kapal China telah dituduh menangkap ikan tanpa izin, setidaknya 237 kali selama empat tahun sejak 2015. Bahkan, beberapa kapal sudah ditahan, karena penangkapan ilegal di Vanuatu, Palau, Malaysia dan Korea Selatan.
Selain dituduh menangkap ikan secara ilegal, kapal-kapal China juga dituduh menargetkan kehidupan laut yang terancam punah dan dilindungi di seluruh dunia.
Pemerintah China di Beijing menolak semua tuduhan yang diberikan kepada kapal-kapalnya. Mereka menegaskan, sangat mematuhi peraturan internasional. ***
