Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Vladimir Putin mengecam tindakan yang dilakukan Barat dan menyebut mereka sebagai ‘kerajaan kebohongan’ saat Berbicara di depan pejabat tinggi pemerintah Rusia pada Senin, 28 Februari 2022.
Kemarahan Putin dengan menyebut Barat sebagai ‘kerajaan kebohongan’ merupakan responnya atas gelombang sanksi baru yang diterima Rusia atas operasi militer khusus yang mereka lakukan di Ukraina.
Sebelumnya negara-negara Barat diketahui menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia dengan memblokir beberapa bank Rusia dari sistem pembayaran global. Hal tersebut tentunya membuat negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut kesulitan.
Baca Juga: FIFA Akan Larang Timnas Rusia Ikut Pertandingan dan Turnamen Internasional
Istilah ‘kerajaan kebohongan’ diciptakan Putin pada Kamis lalu, saat ia mengumumkan peluncuran serangan ke Ukraina.
‘Kerajaan kebohongan’ merujuk pada keseluruhan Barat secara kolektif dengan Amerika Serikat disebut sebagai ‘kekuatan pembangun sistem’.
“Saya mengundang anda semua untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan finansial ... mengingat sanksi yang disebut komunitas Barat – sebuah kerajaan kebohongan, seperti yang sudah saya sebut dalam pidato saya – yang sedang diterapkan pada negara kita,” kata Putin dikutip SeputarTangsel.Com dari media Rusia, RT pada Selasa, 1 Maret 2022.
Baca Juga: Antonov-225 Mriya Pesawat Terbesar di Dunia Impian Rakyat Ukraina Hancur dalam Serangan Rusia
Putin pun memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai argumentasi tersebut di depan pejabat tinggi pemerintah Rusia.
“Politisi Amerika, ilmuwan politik, dan para jurnalis sendiri menulis dan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sebuah ‘kerajaan kebohongan’ yang nyata telah tercipta di dalam Amerika Serikat. Sulit untuk tidak setuju dengan hal tersebut, karena itu benar adanya,” kata Putin.
Kremlin menganggap operasi yang dilakukan di Ukraina sebagai satu-satunya cara untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di Ukraina, dan mencegah Kiev untuk melakukan serangan habis-habisan di wilayah Donetsk dan Lugansk.
Baca Juga: Ukraina Dan Rusia Mulai Adakan Negosiasi Gencatan Senjata di Belarusia, Berdamai?
Namun Kiev mengklaim bahwa serangan mereka terhadap Donetsk dan Lugansk tidak diniatkan untuk merebut kembali wilayah tersebut secara paksa.
Donetsk dan Lugansk diketahui memisahkan diri dari Ukraina pada tahun 2014 lalu, menyusul kudeta Maiden yang menggulingkan pemerintahan negara yang dipilih secara demokratis.
Pertempuran besar pun berakhir dengan kesepakatan Minsk pada 2014-2015. Namun kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan orang-orang di Donetsk dan Lugansk harus mengalami perang berintensitas rendah selama bertahun-tahun yang menewaskan ribuan orang.***
