Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Di tengah sengketa atas wilayah perairan internasional di Laut Natuna, Amerika Serikat (AS) malah mengirim dua kapal induk.
Dua kapal militer AS itu, USS Carl Vinson dan USS Essex, ditambah berbagai kapal yang terpasang, dilaporkan memasuki wilayah Laut Natuna pada Selasa, 11 Januari 2022.
Hal itu diungkapkan oleh sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Beijing, China.
Baca Juga: TKA China Ternyata Tentara Terlatih Diungkap Eks Kabais di Persidangan Anton Permana, Ini Kasusnya
Dilaporkan SCMP, Angkatan Laut AS akan melakukan latihan bersama di perairan international yang diklaim oleh banyak negara tersebut.
"AS dikabarkan mengirimkan kelompok tempur kapal induk mereka ke Laut Natuna di tengah sengketa yang ada dengan dalih untuk melakukan latihan," ungkap laporan lembaga penelitian tersebut.
Sebagaimana diketahui, pulau-pulau dan perairan di Laut Natuna diklaim oleh beberapa negara, antara lain China, Filipina, dan Vietnam.
Meski begitu, pihak Angkatan Laut AS sendiri masih belum memberikan konfirmasi terkait latihan militer tersebut.
Laut Natuna menjadi daerah sengketa sebab wilayah ini memiliki sumber daya alam minyak dan gas, juga merupakan kunci untuk rute pelayaran international.
Baru-baru ini Departemen Luar Negeri AS menolak klaim China terkait wilayah di Laut Natuna, karena dinilai 'sangat merusak supermasi hukum'.
Amerika menolak 'klaim bersejarah' China atas rute perdagangan utama dan menegur Beijing memiliki 'beberapa bentuk yurisdiksi eksklusif atas sebagian besar Laut Natuna'.
"Untuk alasan ini, Amerika Serikat dan banyak negara lain telah menolak klaim ini demi tatanan maritim internasional berbasis aturan di Laut China Selatan dan di seluruh dunia," berdasarkan laporan yang dikeluarkan Deplu AS.
Baca Juga: Polisi Singkawang Pakai Bahasa China Diprotes Netizen, Farid Gaban: Yang Protes Kurang Jauh Mainnya
Artikel ini telah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul: "Ketegangan di Laut Natuna, AS Kirimkan Kapal Perang Buat China Kepanasan"
Di sisi lain, mengacu pada China, laporan tersebut merinci: "RRC telah menyatakan bahwa hak historisnya 'dilindungi oleh hukum internasional', tetapi belum memberikan pembenaran hukum untuk klaim semacam itu'.
Laporan itu juga menuntut agar China menghentikan 'kegiatan pemaksaannya'.
Pengadilan mengatakan bahwa China 'tidak memiliki hak historis atas sumber daya di perairan Laut China Selatan'.*** (Rahmi Nurfajriani/Pikiran Rakyat)
