Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Sebuah kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) menuduh militer Myanmar memblokir bantuan kepada warga sipil di negara bagian Karenni Timur.
Militer Myanmar dituduh menangkap pekerja kemanusiaan dan menghancurkan persediaan makanan yang ditujukan bagi orang-orang terlantar akibat konflik.
Kelompok HAM yang dimaksud adalah Fortyfy Rights Dikatakannya militer Myanmar setidaknya telah menangkap 14 pekerja bantuan di negara bagian Karenni sejak kudeta 1 Februari 2021.
Baca Juga: Kudeta Militer Hancurkan Impian Pelajar Kejar Pendidikan Tinggi di Myanmar
Fortyfy Rights melaporkan hasil wawancaranya kepada lebih dari 20 orang yang terlantar, pekerja kemanusiaan, dan anggota kelompok bersenjata.
Dalam catatannya dikatakan militer juga telah melakukan pembakaran, menjarah properti sipil, menghancurkan makanan, obat-obatan, dan pasokan bantuan lainnya.
"Menargetkan bantuan dan pekerja kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata adalah kejahatan perang," ujar Ismail Wolff, Direktur Regional Fortify Rghts sebagaimana dilansir SeputarTangsel.Com dari Al Jazeera, Rabu 10 November 2021.
Dugaan pemblokiran bantuan terjadi di tengah pertempuran di negara bagian Karenni antara militer Myanmar dan kelompok bersenjata. Di dalamnya termasuk pula milisi yang didirikan oleh warga sipil setelah kudeta, Pasukan Pertahanan Rakyat.
Sebelumnya, lebih dari 100.000 orang mengungsi ke negara bagian timur setelah kudeta, Namun, Junta tidak memfasilitasi bantuan kepada para pengungsi. Mereka justru menolak akses warga sipil yang memberikan bantuan.
