Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada Senin, 1 Januari 2021 mengundang gelombang demonstrasi besar-besaran dari masyarakat Myanmar.
Selama tiga hari berturut-turut, masyarakat Myanmar melakukan gelombang demonstrasi untuk menolak atau menentang kudeta yang dilakukan militer terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi.
Dengan begitu, Amerika Serikat (AS) menyayangkan sikap militer Myanmar, pasalnya, meski masyarakat telah melakukan demonstrasi, namun militer Myanmar membatasi pertemuan publik.
Baca Juga: BMKG Beri Peringatan untuk Penduduk di Wilayah Indonesia Bagian Barat, Ada Apa?
AS memberikan dukungan kepada masyarakat Myanmar untuk terus melakukan demonstrasi untuk mendapatkan haknya.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, dikutip dari Antara pada Senin, 8 Februari 2021.
"Kami mendukung rakyat Myanmar, mendukung hak mereka untuk berkumpul secara damai, termasuk memprotes secara damai untuk mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Price dalam jumpa pers.
Menurut Price, kudeta militer yang terjadi di Myanmar sehingga menyebabkan Krisis menjadi ujian besar bagi janji Presiden AS Joe Biden yakni memprioritaskan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS.
Baca Juga: Doyan Santap Burger, Ini Lokasi Favorit di Tangerang Selatan yang Bisa Dikunjungi
Selain itu, Biden juga berjanji untuk lebih banyak melakukan kolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional.
Oleh karena itu, kata Price, AS saat ini tengah merancang pembatasan beberapa bantuan bagi Myanmar pascakudeta militer.
AS juga mengancam kepada militer Myanmar akan dijatuhkan sanksi baru, "bergerak cepat" untuk membentuk tanggapan atas kudeta tersebut.
China yang juga sebagai tetangga Myanmar didorong oleh AS baik secara publik atau pribadi untuk bergabung dengan kecaman global atas "tindakan anti demokrasi" yang dilakukan militer Myanmar.
Baca Juga: Lionel Messi Kembali Catatkan Rekor di Laga Barcelona Kontra Real Betis
Sebelumnya, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang merupakan partai penguasa ditangkap pada Senin, 1 Januari 2021.
Penangkapan itu dilakukan usai beberapa hari bersitegang antara pemerintah sipil dan militer pascapemilu.
Dari kabar yang beredar bahwa penangkapan tersebut dilatarbelakangi oleh militer yang menyebut bahwa pemilu yang dilakukan tersebut diwarnai kecurangan.
Dengan demikian, Militer Myanmar berupaya mengambil alih kekuasaan dengan melawan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dengan menahan Aung San Suu Kyi.***
