SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah Inggris akhirnya memberlakukan lockdown (karantina wilayah secara penuh) di negaranya selama tiga pekan.
Kebijakan lockdown ini diambil guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, pada Senin 23 Maret 2020 waktu setempat.
Baca Juga: Bupati Cellica Nurrachadiana, Ajudan dan Kepala BKPSDM Karawang, Positif Corona
Berdasarkan ketentuan itu, masyarakat diharuskan tetap tinggal di rumah.
Johnson dalam pidato yang disiarkan televisi di Inggris mengatakan, semua toko tutup, kecuali toko yang menjual barang kebutuhan pokok.
Orang-orang tidak boleh lagi bertemu dengan keluarga atau teman yang tidak tinggal di tempat yang sama.
Baca Juga: Update 24 Maret Sore, Penambahan Kasus Positif Corona di Indonesia Tembus 100 Orang dalam Sehari
"Mulai malam ini, saya harus memberikan perintah sederhana kepada rakyat Inggris, Anda harus tinggal di rumah," tegas Johnson.
Masyarakat hanya diizinkan keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan pokok, berolahraga, memerlukan layanan medis, memberikan perawatan atau keadaan mendesak.
Johnson memperingatkan, jika ada warga yang tidak mengikuti aturan, maka akan dikenakan denda, serta membubarkan pertemuan.
Baca Juga: Update Covid-19 Tangsel 24 Maret: 15 Kasus Positif, Naik Hampir 100 Persen
Sebelumnya, Johnson menolak tekanan untuk memberlakukan karantina wilayah secara penuh (lockdown), saat ketika negara-negara Eropa lain sudah melakukannya.
Namun akhirnya Johnson memberlakukan lockdown, karena kemungkinan sistem kesehatan Inggris bisa kewalahan mengatasi wabah virus corona.
Pada Senin 23 Maret 2020, jumlah warga di Inggris yang meninggal akibat virus corona (Covid-19) melonjak tinggi dari 54 menjadi 335 orang.
Baca Juga: Gara-gara Corona, Jadwal Penayangan Film Live Action Mulan dari Walt Disney Ditunda
Pada hari yang sama, pemerintah Inggris mengatakan militer akan mengirimkan jutaan alat pelindung diri (ADP) termasuk masker, untuk tenaga medis.
Kebijakan lockdown ini akan ditinjau dalam tiga pekan, dan jika memungkinkan pemerintah akan memberi kelonggaran.(*)