SEPUTARTANGSEL.COM – Lima kota di Provinsi Hubei, China bagian tengah telah menyatakan peringatan darurat level merah setelah hujan deras yang terjadi sejak pekan lalu.
Banjir diketahui menyebabkan 21 orang tewas dan memaksa hampir 6.000 orang dievakuasi.
Korban tewas terbanyak tercatat di kota praja Liulin, bagian utara Kota Suizhou.
Baca Juga: China Hukum Pengusaha Kanada 11 Tahun Atas Dakwaan Memata-matai, Dicurigai Sebagai Aksi Balas Dendam
Sumber dari pemerintah China menyebutkan, kru penyelamat telah diturunkan ke daerah-daerah dengan dampak terburuk.
Kru menjangkau kota Suizhou, Xiangyang, Xiaogan, dan Yicheng, tempat di mana rekor hujan mencapai 400 milimeter pada hari Kamis lalu, dilansir SeputarTangsel.Com dari Reuters pada hari Jumat, 13 Agustus 2021.
Tidak hanya rumah dan gedung-gedung terendam banjir yang menjadi masalah kota, tetapi juga pemadaman listrik yang terus meluas setelah banjir merusak 3.600 dan 8.110 hektar tanaman.
Baca Juga: Rusia dan China Bersatu, AS Panik karena Dibuat Tak Berdaya, Presiden Joe Biden pun Tuai Kritik
Seorang pejabat dari China Daily mengatakan, kerugian hingga berita diturunkan ditaksir mencapai 108 juta yuan atau sekitar 16,67 juta dolar AS.
Sebelumnya, pekan lalu sekitar 80.000 orang juga sudah dievakuasi di provinsi barat daya Sichuan. Banjir di sini menewaskan sekitar 300 orang.
China sebenarnya merupakan negara yang secara teratur mengalami banjir justru di bulan-bulan musim panas. Namun, pihak berwenang mengingatkan, bahwa cuaca ekstrem akan menjadi lebih sering sebagai akibat dari perubahan iklim.
“Peristiwa ekstrem , seperti suhu tinggi dan curah hujan lebat telah meningkat. Tingkat risiko iklim di China juga meningkat,” ujar Chao Qingchen, Wakil Direktur Pusat Iklim Nasional.
Kenaikan suhu telah meningkatkan kemungkinan hujan lebat di seluruh dunia. Dam[paknya di China kemungkinan akan makin buruk di tahun-tahun mendatang.
Chao Qingchen mengatakan, suhu dan cuah hujan yang lebih tinggi membuat sumer daya air China lebih rentan. Selain itu, cuaca ekstrem juga merupakan ancaman nyata yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi. ***