SEPUTARTANGSEL.COM - Junta militer mematikan Internet di Myanmar pada hari Sabtu, 6 Februari 2021, seiring dengan turunnya ribuan orang ke jalanan kota Yangon untuk mengecam kudeta yang terjadi pada minggu ini, menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Dalam demonstrasi pertama sejak para jenderal mengambil alih kekuasaan pada hari Senin, 1 Februari 2021, para aktivis meneriakkan, "Diktator militer, gagal,gagal; Demokrasi, menang, menang," dan memegang spanduk bertuliskan "melawan diktator militer." Sedangkan para warga yang menonton menawarkan mereka makanan dan minuman.
Kerumunan demonstran ini mengenakan pakaian berwarna merah, warna partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi yang memenangkan secara telak pemilihan pada tanggal 8 November 2020 lalu.
Baca Juga: Setelah Hampir 1 Tahun Pandemi, China Izinkan WHO Kunjungi Wuhan
Baca Juga: Mensos Risma Resmikan Kafe dan Bengkel Pembuatan Sepatu Mantan Pecandu Narkoba, Begini Detailnya
Hasil pemilihan ini telah ditolak oleh para jenderal militer, menyebut adanya kecurangan. Klaim militer ini dan meningkatnya ketegangan pemerintahan sipil dengan militer telah memunculkan ketakutan masyarakat akan terjadinya kudeta.
Seiring dengan membesarnya protes dan para aktivis bersuara di media sosial mengajak orang-orang untuk bergabung dalam barisan demonstrasi, Internet di Myanmar padam.
Kelompok pengawas NetBlocks Internet Observatory melaporkan adanya sebuah pemadaman internet berskala nasional, mengatakan di Twitter bahwa konektivitas di Myanmar jatuh sebanyak 54 persen dari tingkat yang normal,
Dikutip Seputartangsel.com dari Reuters 6 Februari 2021, para saksi di Myanmar melaporkan pemadaman pada layanan data mobile dan Wi-Fi.
Baca Juga: PDIP Ragukan Penghargaan TUMI, Refly Harun: Anies Punya Kemampuan Jadi Pemimpin Internasional
Baca Juga: Ayu Ting Ting Kena Razia Ganjil-Genap Bogor, Dipaksa Putar Balik
Junta militer belum merespon permintaan komentar. Pemadaman itu diperluas ke Twitter dan Instagram setelah mereka berupaya membungkan para penentang dengan memblokir Facebook, di mana setengah dari populasi Myanmar menjadi pengguna.
Penyedia jaringan mobile asal Norwegia Telenor ASA mengatakan pemerintah telah memerintahkan seluruh operator mobile untuk mematikan sementara jaringan data, meskipun layanan SMS dan telepon tetap menyala.
Banyak aktivis telah mengakali pemblokiran Facebook dengan menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan lokasi mereka. Namun gangguan internet yang lebih meluas akan semakin membatasi kemampuan mereka untuk mengorganisir dan mengakses berita dan informasi informasi independen.
Baca Juga: Jakarta Lockdown Akhir Pekan, Hoaks, dari Pesan WA Ini Bantahan Anies
Baca Juga: Indonesia Raih 'Best Creative Destination' di Ajang Creative Tourism Award
Berbagai organisasi masyarakat sipil Myanmar memohon para penyedia Internet dan jaringan data mobile untuk menolak perintah junta tersebut, menyebut dalam pernyataan bersama bahwa para provider itu pada dasarnya mengakui kewenangan junta militer.
Telenor mengatakan bahwa mereka telah menekankan kepada pihak berwenang bahwa akses ke layanan telekomunikasi harus tetap dipertahankan. Namun mereka menambahkan mereka terikat dengan hukum setempat, dan prioritas pertama mereka adalah keamanan para pekerja lokalnya.
"Kami sangat menyesali dampak pemadaman ini pada masyarakat di Myanmar," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Menurut wakil ketua daerah untuk kampanye Amnesty International, Ming Yu Hah, memadamkan Internet di tengah terjadinya kudeta dan pandemi Covid-19 adalah keputusan yang mengerikan dan sembrono.***