SEPUTARTANGSEL.COM – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengampanyekan gerakan kembali ke bioskop.
Gerakan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali industri perfilman Indonesia yang terpuruk sejak pandemi Covid-19 melanda.
Meski belum sepenuhnya pulih dari pandemi, Sandiaga Uno tetap optimistis jumlah penonton bioskop Indonesia akan terus meningkat.
Baca Juga: Fadli Zon Minta BUMN Tidak Rekrut Buzzer, Irma Chaniago: Anda Siapa Mau Mengatur-ngatur
Baca Juga: Gempa Guncang Sejumlah Wilayah di Indonesia pada Hari Pertama Ramadhan
Kampanye gerakan kembali ke bioskop itu ditandai dengan nonton bareng (nobar) film "Kartini: Princess of Java", di Metropole XXI, Jakarta Pusat Senin, 12 April 2021 dengan protokol kesehatan yang ketat.
Sandiaga menyebut hal tersebut merupakan langkah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa bioskop itu aman, nyaman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Sejak Maret 2020, seluruh bioskop di tanah air harus ditutup akibat pandemi Covid-19. Namun, setelah dibuka kembali sejak 23 Februari 2021, film Indonesia berhasil menarik 390.409 penonton di bioskop.
Baca Juga: Cegah Arus Mudik Lebaran 2021, Jalan-jalan Tikus Juga Akan Disekat
“Kita harus menggeliatkan kembali industri perfilman Indonesia, karena film ini merupakan salah satu identitas bangsa,” ujar Sandiaga, dikutip SeputarTangsel.Com dari laman resmi Kemenparekraf.
Menurut Sandiaga Uno, standar protokol kesehatan di bioskop sudah diterapkan dengan baik, terlihat dari pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, proses antre tiket, pembayaran makanan dan minuman secara cashless, serta papan informasi.
Baca Juga: Presiden Disebut Akan Reshuffle Menteri Kedua Kalinya, Refly Harun Nilai Jokowi Gagal
Selain itu, Menparekraf juga membahas soal pembajakan film. Ia mengatakan akan bergerak cepat untuk menghadirkan suatu kebijakan yang tegas dalam memberantas pembajakan.
“Hal ini masih work in progress statusnya. Lalu, stimulus untuk industri film juga masih dalam progress. Begitupun dengan insentif untuk tax rebate, karena ini ranahnya ada di pemerintah daerah jadi akan kita monitor,” tegasnya.***