Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Guna mewujudkan belanja negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Ini merupakan komitmen BRI dalam mendukung berbagai program pemerintah.
Sejak 1 Juli 2019, kartu kredit menjadi satu alat pembayaran Satuan Kerja (satker) di pemerintahan.
Baca Juga: BRI Catat Laba Rp19,07 Triliun di Tengah Pandemi, Kredit UMKM Tembus Rp848,6 Triliun
Hingga saat ini, BRI mencatat sebanyak 6.911 satuan kerja (satker) telah bekerja sama dalam penggunaan KKP ini.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan, sebagai salah satu bank penerbit KKP, BRI mencatat dari 6.911 satker tersebut, terdapat total 9.968 kartu beredar, dengan total transaksi sebanyak 844.759 transaksi periode Januari hingga September 2021.
Baca Juga: Gunakan Aplikasi Junio Smart, BRI Dorong Ekosistem Digital di Lingkungan Pesantren
Guna memenuhi kebutuhan transaksi Uang Persediaan (UP), pemerintah juga turut memfasilitasi satuan kerja pengguna KKP melalui penyediaan platform Digipay, yang merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan maupun BELA Pengadaan, dan disempurnakan oleh LKPP.
