SEPUTARTANGSEL.COM - Gubernur New York, Andrew Cuomo terbukti melanggar Undang-Undang Federal dan Negara Bagian.
Andrew Cuomo dinyatakan terbukti telah melecehkan 11 wanita secara seksual.
Bahkan, dalam laporan setebal 165 halaman, terungkap, pengakuan 179 saksi di lingkungan kantor Andrew Cuomo penuh ketakutan dan intimidasi.
Hal itulah yang dirangkum selama berbulan-bulan oleh Jaksa Agung negara bagian Letitia James.
"Apa yang terungkap dari penyelidikan adalah pola perilaku mengganggu dari Gubernur negara bagian New York," kata Letitia James, dikutip SeputarTangsel.com dari Reuters pada Kamis, 5 Agustus 2021.
"Para wanita yang dilecehkan termasuk anggota stafnya sendiri, masyarakat bahkan polisi," tambahnya.
Baca Juga: Donald Trump Menyebut Pemerintahan Joe Biden sebagai Bencana Total
Atas adanya berita itu, kondisi masyarakat di Amerika Serikat menjadi geger. Gelombang pernyataan Andrew Cuomo untuk mundur dari jabatan Gubernur New York ramai berseru.
Tak terkecuali dari Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden. Dalam pernyataan kepada wartawan di Gedung Putih, Joe Biden meminta rekan satu Partainya di Demokrat itu mengundurkan diri dari jabatannya.
"Dia harus mengundurkan diri," tegas Joe Biden.
"Legislatif negara bagian juga dapat mengambil keputusan untuk memakzulkan Andrew Cuomo jika menolak untuk mundur," sambungnya.
Baca Juga: Joe Biden dan Vladimir Putin Dukung Jokowi-Iriana pada Pilpres 2024 Mendatang, Begini Faktanya
Sementara itu, dalam sebuah video, Andrew Cuomo mengatakan perilakunya disalahpahami oleh para penuduhnya.
Pria yang memiliki tiga anak perempuan itu menegaskan tak pernah menyentuh siapapun secara tidak pantas.
"Saya ingin anda tahu, saya tidak pernah menyentuh siapa pun secara tidak pantas atau melakukan rayuan seksual yang tidak pantas," kata Andrew Cuomo.
Diketahui, Andrew Cuomo sebenarnya sosok potensial di Demokrat sebagai calon presiden di 2024. Apalagi jika Biden memutuskan tidak mencalonkan diri kembali.
Ia menjadi gubernur sejak 2011. Namanya sempat melambung kala ia tegas menentang mantan Presiden Donald Trump dalam kebijakan penanganan Covid-19 di wilayah itu. ***