Network
Baca Juga: Polda Jabar Akan Periksa Habib Rizieq Terkait Acara Ini
“Belum ada dokumen AD/ART, dan penyusunan AD/ART juga biasanya dilakukan saat Munas, karena dari pihak FPI juga belum bisa memenuhi persyaratan tersebut, mereka menyampaikan sementara kami tidak memperpanjang dulu, karena belum Munas,” tuturnya.
Menurut dia, saat mengajukan perpanjangan masa surat keterangan terdaftar (SKT), FPI adalah ormas yang tidak berbadan hukum.
Status hukum satu ormas semuanya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
Baca Juga: Menang Pilpres AS 2020, Joe Biden Mulai Susun Kabinet
Baca Juga: Menikah dengan Nathalie Holscher, Sule: Kita Dirayain Tiga Kali
Ia menambahkan, fungsi SKT di Kemendagri adalah syarat agar satu ormas tercatat di Kemendagri meskpun tidak berbadan hukum. Sementara masa berlaku SKT adalah selama lima tahun.
Bahkan dalam catatan di Kemendagri, FPI telah tercatat tiga kali memperpanjang status keanggotaan sebagai ormas.
“FPI sudah sejak beberapa tahun yang lalu terdaftar di Kemendagri, kalau SKT FPI sudah tiga kali,” jelasnya dikutip Seputartangsel.com dari PMJ News.
Baca Juga: Kabar Duka, Mantan Pemain Timnas Era-80 an, Ricky Yacobi Meninggal Dunia
