DPR Terima Draft RKUHP, Said Didu: Saya Setuju Pasal-pasal Pidana Jika Rakyat Hina Pejabat Asal...

SEPUTARTANGSEL.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima dua draft final Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu dari draft yang diterima DPR RI adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Setelah itu, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah akan menyepakati draf RKUHP sebelum dibahas lebih lanjut. 

Baca Juga: Adhie Massardi Lawan RKUHP Jika Kritik Bisa Dipidana: Rakyat Sudah Bayar Mahal Agar Bisa Kontrol Kekuasaan

Hal ini penting, khususnya beberapa pasal krusial, seperti pidana terhadap penghina presiden dan pejabat pemerintah.

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menanggapi draft RKUHP yang membahas tentang  pidana kepada penghina Presiden dan pejabat pemerintah lain.

Said Didu menyatakan dirinya setuju dengan pasal pidana kepada penghina Presiden dan pekabat pemerintah, asalkan dengan syarat tertentu.

"Saya setuju pasal-pasal pidana atau denda jika rakyat menghina pejabat (Presiden, Wapres, Menteri, DPR, Polri, Jaksa, dll)," ujar Said Didu sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @msaid_didu, Kamis 7 Juli 2022.

Baca Juga: RKUHP Atur Hukuman Zina dan Kumpul Kebo, Rudi Valinka: Semua Anggota DPR Bakal Terancam Penjara Neh