Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) menilai bahwa wacana penundaan pemilu ini adalah melangkahi konstitusi dan juga sebagai upaya memperkaya serta mempertahankan kekuasaan.
Dikutip SeputarTangsel.Com dari Live Streeming Instagram @bemsi.official pada 28 maret 2022. Analisis dari 36 organisasi mahasiswa yang diwakilkan oleh 5 orang, yakni Bayu Satria Utomo (Ketua BEM UI), Delpedro Marhaen (Blok Politik Pelajar), Muhammad Yusuf (BEM SI Wilayah BSJB), Fauzan Raisal (Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti), dan Untirta Movement Community.
Hal ini bisa dilihat sejak 2019 ketika terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden dalam periode kedua, yaitu ada upaya melemahkan sistem pengawasan.
Baca Juga: Tagar Mahasiswa Melawan Trending di Twitter, Aksi Demo BEM SI Tak Mau Masuk Istana
Menurut mereka, upaya melemahkan sistem pengawasan terlihat dari konflik atau introversi Presiden terhadap partai politik.
Kemudian, beralih pada tahun 2016 memasuki beragam KPK yang secara pengawasannya dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK.
“Ketika lembaga pengawasannya sudah dilemahkan maka yang terjadi adalah tidak memuluskan rencana pembisnis dan juga kekuasaan melalui Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Delpedro Marhaen.
Lalu menurut mereka, tidak adanya koreksi konstitusional yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan lainnya terhadap pemerintah hari ini.
Baca Juga: Minyak Goreng Masih Mahal, Politikus PDIP Sarankan Masyarakat Gunakan Ini
