Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah semakin gencar mengupayakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajem Paser Utara (PPU) Kalimantan Timudr dapat dilakukan secepat mungkin.
Usai Nusantara dipilih Presiden Jokowi sebagai nama IKN, pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dalam rapat kerja dan akan dibawa ke Paripurna untuk disahkan pada Selasa, 18 Januari 2022.
Namun, pemindahan IKN tersebut dinilai sejumlah pihak terkesan tergesa-gesa dan minim urgensi.
Baca Juga: Roy Suryo Soroti Calon Pemimpin Ibu Kota Baru: Si Mantan Napi? Akankah Kominfo Meralat Lagi?
Jurnalis Senior, Farid Gaban pun ikut menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah yang seolah ngotot untuk memindahkan IKN.
Menurut Farid Gaban, hal terpenting dalam pemindahan Ibu Kota Baru bukanlah persoalan nama dan desain bangunan istananya, melainkan urgensi dari pemindahan IKN tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Farid Gaban melalui cuitan di akun Twitter @faridgaban pada Senin, 17 Januari 2022.
Baca Juga: Jokowi Pilih Nusantara Sebagai Nama Ibu Kota Baru, Netizen Ini Nilai Terdengar Lemah dan Usulkan Nama Borneo
"Pertanyaan terpenting ttg ibukota baru bukanlah apa namanya dan apakah desain istananya bagus/buruk. Tapi, apakah ibukota baru itu pertu? Dan jika perlu, apakah hrs sekarang?" tulis Farid Gaban.
Tak hanya itu, Farid Gaban juga memberikan contoh negara yang dinilai gagal dalam pemindahan IKN.
Dalam cuitannya pada Selasa, 18 Januari 2022, Farid Gaban mengungkapkan Myanmar merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan IKN.
Baca Juga: PKS Tolak Ibu Kota Negara Baru, Salim Segaf Beberkan Sejumlah Alasan
Menurut Farid Gaban, Myanmar pernah memindahkan IKN dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005 oleh rezim militer tanpa melibatkan publik yang memadai.
Akibatnya, Farid Gaban menjelaskan, Ibu Kota Baru itu disebut sebagai 'Kota Hantu' karena hanya sedikit penduduk yang pindah dan menjadi ibu kota paling sepi.
"IBUKOTA HANTU. Nay Pyi Taw (Naypyidaw), ibukota baru Myanmar pengganti Yangon. Dibangun pada 2005 oleh rezim militer setempat tanpa keterlibatan publik yg memadai. Akhirnya jadi 'kota hantu' krn hanya sedikit sekali yg mau pindah ke situ," ungkapnya.***
