"OTT terhadap Bupati Penajam Paser Utara mengisyaratkan banyak masalah di lokasi calon IKN," ujar HNW.
Sebelumnya DPP PKS melalui akunnya @PKSejahtera juga menyatakan menolak pemindahan Ibu Kota Negara.
PKS menyebut pemindahan Ibu Kota Negara dikebut tanpa kajian yang serius sehingga mengancam masa depan lingkungan.
"Pemindahan IKN dikebut tanpa kajian yang serius, mengancam masa depan lingkungan dan banyak ditentang masyarakat, akademisi, pencinta lingkungan, ekonom, dll," kata @PKSejahtera.
Dalam penolakannya PKS juga menyebut hingga saat ini belum pernah ada penjelasan hasil studi kelayakan alasan terpilih Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota. ***