Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan ada seorang menteri yang meminta seorang direktur jenderal (dirjen) di suatu kementerian mencarikan uang setoran sebesar Rp40 miliar.
Mahfud MD menuturkan uang setoran yang nantinya didapat akan masuk ke kantong pribadi sang menteri.
Mahfud MD tidak menyebut sosok menteri dan dirjen tersebut. Dia mengatakan dirjen yang dimintai setoran itu sudah mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca Juga: Tanggapi Mahfud MD Soal Kritik, Said Didu: Pejabat Harusnya Tak Punyak Hak Menghukum Rakyat yang Mengkritik
Cerita Mahfud MD soal menteri minta setoran Rp40 miliar itu menyita perhatian sejumlah tokoh publik. Salah satunya Aktivis Dakwah, Ustadz Hilmi Firdausi.
Ustadz Hilmi Firdausi mempertanyakan sikap Mahfud MD yang tidak melaporkan menteri yang meminta setoran kepada dirjennya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diungkapkan oleh Ustadz Hilmi Firdausi melalui cuitan di akun Twitter @Hilmi28 pada Jumat, 14 Januari 2022.
"Setelah tau ada menteri yg minta 40 M kpd Dirjennya, knp ga dibuat laporan ke KPK pak?" tulis Ustadz Hilmi Firdausi.
Baca Juga: Habib Bahar Ditahan, Hilmi Firdausi ke Kapolri: Mohon Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu dan Tebang Pilih
Aktivis Dakwah itu menyarankan agar Mahfud MD melaporkan juga hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, laporan ke presiden agar ada tindakan yang diambil terhadap menteri yang meminta setoran tersebut.
"Lalu dilapor jg ke Presiden utk diambil tindakan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan tindakan tersebut dapat menjadi momentum untuk bersih-bersih agar tidak ada lagi kejadian serupa.
Baca Juga: Mahfud MD Jelaskan Pentingnya Kritik Bagi Pejabat Publik, Netizen: Tau-tau Besoknya Udah Dipanggil Aparat Aja
Ustadz Hilmi Firdausi mendesak Mahfud MD untuk melaporkan sang menteri ke KPK dan presiden karena Indonesia hebat tanpa korupsi.
"Ini skligus menjadi momen buat bersih2, khawatir ada lg yg sprti ini. Ayo pak, Indonesia hebat tanpa korupsi!" pungkasnya.***
