Network
Ia menegaskan, apabila hal tersebut dilarang di dalam konstitusi negara, maka jangan dipaksakan dengan mengubah UUD NRI 1945 sekalipun pemimpin merupakan orang yang murah hati.
"Jika tidak boleh, urungkan niatnya. Jangan ubah UUDnya meskipun dia orang murah hati dn semua golongan dan 80% rakyat negeri mungkin senang.Itulah contoh negara berhukum itu," tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan keinginan para pengusaha agar Pilpres 2024 ditunda.
Bahlil Lahadalia menuturkan, saat ini para pelaku usaha sedang dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Karenanya, pengusaha tidak ingin diganggu dengan persoalan politik.***
