Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya putuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.
MK menyatakan, UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.
Karenanya, MK memberi waktu selama 2 tahun ke depan agar pemerintah dapat memberpaiki UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Apabila dalam kurun waktu yang telah disediakan pemerintah tak kunjung melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, maka peraturan lama otomatis berlaku kembali.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Ummat Buni Yani pun mempertanyakan nasib para mahasiswa dan aktivis yang menjadi korban penangkapan aparat ketika berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Jadi kalau Omnibus Law tidak sah, bagaimana dengan para mahasiswa dan aktivis ang telah ditangkap karena mendemo Omnibus Law?" kata Buni Yani, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @1keadilan pada Sabtu, 27 November 2021.
Selain itu, Buni Yani juga mempertanyakan apakah nama baik para mahasiswa dan aktivis yang ditangkap bisa segera dipulihkan dan mendapatkan ganti rugi.
