Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Setelah aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat, Pemerintah merencanakan aturan tersebut akan diberlakukan bagi semua moda transportasi.
Wacana aturan wajib tes PCR bagi semua moda transportasi disebut sebagai antisipasi dalam menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah konferensi pers secara daring pada Sabtu, 24 Oktober 2021.
Baca Juga: Jokowi Turunkan Harga PCR Jadi Rp300 Ribu, Refrizal: Sudah 2x Vaksin dan Ada PeduliLindungi, untuk Apa Lagi?
"Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transport lainnya selama dalam mengantisipasi periode Natal dan Tahun Baru," kata Luhut, dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Selasa, 26 Oktober 2021.
Selain itu, Luhut juga mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu dengan masa berlaku menjadi 3x24 jam.
Pernyataan Luhut mengenai wacana tes PCR di semua moda transportasi itu membuat Aktivis Molekul Pancasila, Nicho Silalahi ikut angkat bicara.
Menurut Nicho Silalahi, pemerintah harus bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat Indonesia. Bukan sebaliknya, kesehatan justru dijadikan ajang bisnis.
Baca Juga: Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp300 Ribu, Hendri Satrio Sebut Misteri dan Keanehan Bisnis Makin Menjadi-jadi
"Pemerintah Harus Bertanggung jawab atas kesehatan rakyatnya buka malah menjadikan sektor kesehatan sebagai ajang bisnis," tulis Nicho Silalahi, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Nicho_Silalahi, Selasa, 26 Oktober 2021.
Dia mengatakan, pemerintah seharusnya memberantas mafia alat kesehatan (alkes) agar tidak membebani masyarakat.
Menurutnya, mafia alkes tidak boleh dibiarkan beroperasi dengan dukungan dari pemerintah.
"Mafia Alkes harus dibabat bukan malah membiarkan mereka beroperasi dengan suport dari pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp300 Ribu, Dokter Eva: Saya Tetap Minta Gratis Atau Batalkan
Lebih lanjut, dia menegaskan agar masyarakat Indonesia tidak terus-menerus dirampok dalam modus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Jangan biarkan rakyat terus dirampok dalam MODUS PPKM," pungkasnya.***
