Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah berpendapat, masyarakat tidak boleh disalahkan terhadap klaim terkait sistem pengawasan dan juga oposisi.
Klaim yang dimaksud Fahri Hamzah tersebut berawal dari pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama ketua umum dan sekjen dari tujuh partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Beberapa perwakilan partai oposisi memberikan komentar terkait agenda yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut dan menilai sistem pengawasan dan oposisi tidak berfungsi.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Oposisi Planga-plongo, Irwan Fecho: Telinga Bung Buntu dari Suara-suara Kritis Oposisi
Fahri Hamzah memberikan pendapatnya, menurutnya rakyat tidak boleh disalahkan dengan klaim sistem pengawasan yang tidak berfungsi.
"Tidak berfungsinya sistem pengawasan dan oposisi tidak bisa disalahkan ke rakyat dong. Kita yang diluar mandat rakyat juga ya bisanya kaya gini," ujar Fahri Hamzah, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Fahrihamzah pada Senin, 30 Agustus 2021.
Dia pun mempertanyakan, mengapa mereka yang memiliki mandat dan kekuatan malah tidak bertanya, interpelasi, atau bahkan menyatakan pendapat mereka.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Oposisi Planga-plongo, Politisi Partai Demokrat: Ngeledek PKS Padahal
"Kalian yang dapat mandat dan kekebalan itu yang harus perang; mana hak bertanya, interpelasi, angket bahkan hak menyatakan pendapatmu?," ujar Fahri Hamzah.
Lebih lanjut, Fahri mempertanyakan kepada mereka yang memiliki mandat dan kekuatan tersebut, apakah mereka tidak sadar selama ini suara rakyat lah yang membuat mereka kuat dan tidak bisa dibungkam.
"Berani itu satu soal, masalahnya ngerti gak? Ngerti gak bahwa suara rakyat dalam jabatan kalian bikin kalian kuat? Ngerti gak bahwa kalian tidak bisa dibungkam? Ngerti gak bahwa seharusnya tidak ada batas bagu kebenaran yang kalian bela? Sebab kalau gak ngerti ya bisa apa?," tegasnya.
Baca Juga: Fahri Hamzah Dorong Oposisi di DPR: Aktifkan Semua Anggota, Menggonggong Lebih Keras
Mantan wakil ketua DPR RI itu menambahkan, kekebalan pihak-pihak yang memiliki mandat adalah tameng rakyat. Karenanya, harusnya rakyat tidak menjadi korban sehabis memberikan respons ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang berlangsung.
"Kekebalan kalian adalah tameng rakyat. Maka harusnya rakyat tidak menjadi korban setelah menunjukkan ketidakpuasan atas jalannya pemerintahan," tuturnya.
"Tapi kalau kalian gak merasa kuat dengan segala hak dan inunitas, terus rakyat mau apa?," tutup Fahri Hamzah.***
